Di era digital ini, kreator konten bagaikan raja dan ratu di kerajaannya. Platform digital seperti YouTube, Instagram, dan TikTok menjadi panggung virtual mereka untuk menyiarkan karya dan menjangkau jutaan penonton. Namun, seiring dengan kebebasan berekspresi yang dimiliki kreator konten, muncul pula kekhawatiran akan konten negatif dan berbahaya yang beredar di platform digital.
Menanggapi hal ini, pemerintah Indonesia melalui revisi Undang-Undang Penyiaran tahun 2024 mewajibkan kreator konten untuk melakukan verifikasi konten ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Aturan baru ini menuai beragam pro dan kontra, menghadirkan peluang dan tantangan bagi para kreator konten, masyarakat, dan industri kreatif secara keseluruhan.
Latar Belakang Lahirnya Kewajiban Verifikasi Konten
Kewajiban verifikasi konten bukan muncul tanpa alasan. Maraknya konten negatif seperti hoaks, ujaran kebencian, pornografi, kekerasan, dan SARA di platform digital menjadi momok yang meresahkan masyarakat. Konten-konten tersebut dapat berdampak buruk pada moralitas, kesehatan mental, dan keamanan publik.
Di sinilah peran KPI sebagai lembaga penyiaran yang berwenang untuk mengawasi dan menindak pelanggaran regulasi penyiaran. Dengan kewajiban verifikasi konten, KPI diharapkan dapat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya untuk memastikan terjaganya kualitas dan keamanan konten di platform digital.
Proses Verifikasi Konten: Sebuah Upaya Menjaga Kualitas
Proses verifikasi konten sendiri diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Isi Siaran yang diterbitkan oleh KPI. Kreator konten diharuskan untuk mengajukan kontennya kepada KPI untuk dinilai apakah sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Proses verifikasi ini meliputi beberapa tahap, seperti pemeriksaan konten, klasifikasi kategori usia penonton, dan pemberian label konten. Jika konten dianggap tidak sesuai, KPI akan memberikan masukan kepada kreator konten untuk melakukan revisi.
Dampak Positif dan Negatif Kewajiban Verifikasi Konten
Kewajiban verifikasi konten memiliki dua sisi mata pisau, menghadirkan dampak positif dan negatif bagi para kreator konten.
Dampak Positif:
- Mengurangi penyebaran konten negatif dan berbahaya: Dengan adanya verifikasi konten, diharapkan konten-konten negatif seperti hoaks, ujaran kebencian, pornografi, kekerasan, dan SARA dapat diminimalisir. Hal ini akan menciptakan ruang digital yang lebih aman dan sehat bagi masyarakat.
- Terjadi persaingan yang sehat antar kreator konten: Dengan memastikan semua konten yang ditayangkan telah melalui proses verifikasi dan memenuhi standar yang ditetapkan, akan tercipta persaingan yang lebih sehat antar kreator konten. Kualitas konten menjadi fokus utama, bukan sensasi dan kontroversi.
- Memberikan kepastian hukum bagi kreator dan platform digital: Adanya regulasi konten yang jelas terkait dengan Penerbitan di platform digital memberikan kepastian hukum bagi kreator dan platform digital. Hal ini dapat membantu mereka dalam menjalankan aktivitasnya dengan lebih tenang dan terarah.
- Memperjelas tanggung jawab pencipta konten, platform digital, dan KPI : Kewajiban verifikasi konten membantu memperjelas tanggung jawab masing-masing pihak, yaitu pencipta konten, platform digital, dan KPI dalam mengawasi dan menindak pelanggaran regulasi penyiaran di platform digital.
- Meningkatkan edukasi kepada kreator konten : Proses verifikasi konten juga menjadi sarana edukasi bagi kreator konten tentang pentingnya membuat konten yang berkualitas dan bertanggung jawab.
Dampak Negatif:
- Membatasi ruang ekspresi kreator konten : Kekhawatiran terbesar dari verifikasi kewajiban konten adalah potensi bermain ekspresi kreator konten. Dikhawatirkan aturan verifikasi yang terlalu ketat dapat menghambat kreativitas dan inovasi dalam pembuatan konten.
- Proses verifikasi yang rumit dan memakan waktu : Proses verifikasi konten yang rumit dan memakan waktu dapat menjadi kendala bagi para pembuat konten, terutama bagi mereka yang ingin mempublikasikan kontennya secara cepat.
- Beban biaya tambahan : Bagi pembuat konten berukuran kecil, proses verifikasi konten dapat menjadi beban biaya tambahan yang tidak terduga.
Bamaha Digital: Solusi Pendukung Kreator Konten
Di tengah pro dan kontrak verifikasi kewajiban konten, Bamaha Digital hadir sebagai solusi pendukung bagi para pencipta konten. Bamaha Digital menyediakan platform edukasi dan konsultasi bagi kreator konten untuk memahami regulasi penyiaran dan menghasilkan konten yang berkualitas dan bertanggung jawab.
Bamaha Digital juga menawarkan jasa pendampingan proses verifikasi konten, membantu pembuat konten dalam menyiapkan dan mengajukan kontennya kepada KPI. Dengan menggunakan layanan Bamaha Digital, kreator konten dapat memaksimalkan peluang verifikasi kewajiban konten dan meminimalisir
Pandangan Berbagai Pihak
Aturan verifikasi konten disambut dengan beragam tanggapan dari berbagai pihak.
- Kreator konten : Banyak kreator konten yang mendukung aturan ini karena diharapkan dapat meningkatkan kualitas konten di platform digital dan menciptakan lingkungan digital yang lebih ramah lingkungan. Namun, beberapa kreator konten juga menyuarakan kekhawatirannya tentang potensi bermain ruang ekspresi dan proses verifikasi yang rumit.
- Masyarakat : Masyarakat menyambut baik aturan ini karena diharapkan dapat meminimalkan penyebaran konten negatif dan berbahaya di platform digital.
- Pemerintah : Pemerintah memandang aturan ini sebagai langkah penting untuk memastikan terjaganya kualitas dan keamanan konten di platform digital, serta melindungi masyarakat dari dampak negatif konten negatif.
- Industri kreatif : Industri kreatif mendukung aturan ini dengan harapan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap konten digital dan mendorong pertumbuhan industri kreatif yang sehat.
Kesimpulan
Kewajiban verifikasi konten merupakan langkah penting untuk memastikan terjaganya kualitas dan keamanan konten di platform digital. Aturan ini memiliki peluang untuk menciptakan ruang digital yang lebih sehat, aman, dan nyaman bagi pencipta konten dan masyarakat.
Namun, perlu dicatat bahwa aturan ini juga memiliki tantangan yang perlu diatasi, seperti potensi bermain ruang ekspresi kreator konten dan proses verifikasi yang mungkin rumit dan memakan waktu.
Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga terkait, platform digital, dan pembuat konten untuk memastikan keberhasilan penerapan aturan ini.
Pertanyaannya, bagaimana cara terbaik untuk menyeimbangkan antara kebutuhan verifikasi konten dengan ruang ekspresi kreator konten?
Diskusi dan solusi konstruktif dari berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu menciptakan ekosistem digital yang sehat dan menguntungkan semua pihak.
